Zonamalut.com Sanana, 1 Juni 2026 | Di saat jutaan rakyat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila dengan upacara khidmat pada Senin (1/6/2026), Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula justru menjadi sorotan. Pasalnya, tidak terlihat adanya pelaksanaan upacara resmi yang terbuka dan mencerminkan pentingnya momentum nasional tersebut di lingkungan pemerintahan daerah.
Kondisi itu memicu kritik dari kalangan aparatur sipil negara maupun masyarakat yang mempertanyakan komitmen pemerintah daerah terhadap nilai-nilai Pancasila yang selama ini selalu dikampanyekan dalam berbagai pidato dan kegiatan seremonial.
Seorang ASN di lingkungan PEMKAB Sula yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kecewa dengan situasi yang terjadi. Menurutnya, suasana peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini jauh dari kesan sebagai agenda kenegaraan yang wajib mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar acara tahunan. Ini hari lahir ideologi bangsa. Kalau pemerintah daerah sendiri tidak menunjukkan penghormatan yang layak, lalu pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat?” ujarnya.
Sorotan publik semakin menguat karena sehari sebelumnya, tepat pada malam 31 Mei 2026, pemerintah daerah diketahui menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Sula dengan kemasan yang jauh lebih meriah. Panggung hiburan, penampilan artis, hingga berbagai bentuk perayaan menjadi pusat perhatian masyarakat.
Kontras inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa pemerintah daerah mampu menghadirkan kemeriahan besar untuk pesta daerah, namun pada saat yang sama peringatan Hari Lahir Pancasila justru nyaris tidak terlihat gaungnya di ruang publik?
Banyak pihak menilai persoalan ini bukan sekadar soal ada atau tidaknya upacara, melainkan menyangkut arah kebijakan dan skala prioritas pemerintah daerah. Ketika anggaran daerah digunakan untuk kegiatan hiburan, publik berhak bertanya apakah penghormatan terhadap ideologi negara masih ditempatkan sebagai prioritas atau justru telah bergeser menjadi agenda pelengkap.
“Kalau untuk pesta bisa disiapkan panggung besar dan anggaran tersedia, mengapa untuk peringatan Pancasila tidak bisa dilakukan secara layak dan terbuka? Ini yang sulit dipahami masyarakat,” kata sumber tersebut.
Pertanyaan itu menjadi semakin relevan mengingat pemerintah daerah selama ini kerap menyampaikan alasan keterbatasan anggaran dalam menjawab berbagai kebutuhan pelayanan publik, mulai dari pendidikan, infrastruktur hingga kebutuhan masyarakat lainnya. Karena itu, publik menilai wajar apabila penggunaan anggaran untuk kegiatan seremonial hiburan mendapat perhatian dan pengawasan yang lebih ketat.
Berdasarkan Surat Edaran BPIP Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah daerah diminta menyelenggarakan peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara dan penguatan komitmen kebangsaan. Karena itu, minimnya informasi dan keterbukaan terkait pelaksanaan kegiatan di Kabupaten Kepulauan Sula menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labesi, menyatakan bahwa peringatan tetap dilaksanakan dalam bentuk sederhana di kantor Bupati.
“Singkatnya, kami tetap melaksanakan upacara dalam bentuk yang sederhana di kantor Bupati,” ujarnya melalui pesan singkat.
Namun pernyataan tersebut belum menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di publik, termasuk mengenai bentuk pelaksanaan kegiatan, jumlah peserta, dokumentasi resmi, maupun alasan mengapa peringatan yang seharusnya menjadi agenda penting kenegaraan itu tidak terlihat secara terbuka sebagaimana lazimnya dilakukan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Di tengah berbagai persoalan pembangunan yang masih dihadapi Kabupaten Kepulauan Sula, masyarakat berharap pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menentukan prioritas. Sebab bagi banyak warga, penghormatan terhadap Pancasila tidak cukup hanya diucapkan dalam pidato atau dipasang pada baliho-baliho pemerintahan. Penghormatan itu harus tercermin dalam sikap, kebijakan, dan kesungguhan pemerintah ketika memperingati hari lahir ideologi yang menjadi fondasi berdirinya Republik Indonesia.
Saat pesta daerah dapat digelar dengan meriah sementara peringatan Hari Lahir Pancasila hanya dilakukan secara minimalis dan nyaris tanpa gaung publik, maka yang dipertanyakan bukan sekadar pelaksanaan sebuah upacara. Yang dipertanyakan adalah sensitivitas pemerintah daerah terhadap simbol dan nilai dasar yang seharusnya menjadi pijakan seluruh penyelenggaraan pemerintahan.
